Tasming Hamid Gelar Reses di Warkop Sweetness Coffee

PAREPARE – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, H. Tasming Hamid, menggelar temu konstituen (Reses) yang di hadiri tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, bertempat di warkop Sweetness coffee, Kecamatan Soreang, kamis (26/1/2023).

Di buka oleh Moderator Saiful Bahri yang menyampaikan bahwa di awal Tahun 2023 ini, Wakil Ketua I DPRD, H. Tasming Hamid, kembali turun menjaring aspirasi masyarakat untuk di perjuangkan di kursi DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.

Sedangkan Wakil Ketua I DPRD Kota Parepare, H. Tasming Hamid mengemukakan, bahwa reses merupakan agenda rutin yang sangat penting di lakukan anggota DPRD dalam menjaring informasi untuk kemudian di salurkan dan ini merupakan agenda wajib bagi DPRD, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ini pertama kali di tahun 2023, hasil reses hari ini nantinya akan di realisasikan tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, agar segera mendaftarkan diri.

Lanjut H. Tasming Hamid mengatakan,vkita berharap juga kepada masyarakat yang belum mengaktifkan BPJS nya, agar ke kelurahan untuk membawa KTP dan KK nya untuk kita laporkan. Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD, memiliki program bagi warga yang belum mempunyai BPJS, berlaku KK dan KTP untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Namun anggaran program tersebut, masih terbatas hanya sekitar kurang lebih Rp. 1 miliar. Sehingga ketika jika kita semua menggunakan itu, pasti kita tidak cukup dana. Jadi kita berharap kepada masyarakat, agar segera mengaktifkan kembali BPJS nya.

“Termasuk yang mandiri, bisa kita alihkan. Selain persoalan jaminan kesehatan, soal usulan bedah rumah yang belum terselesaikan tahun sebelumnya, kitapun usulkan sekitar 32 bedah rumah, namun hanya 9 yang terealisasi. Kami akan upayakan tahun ini dapat di realisasikan dan kita sudah usulkan, serat akan kita perjuangkan. Hasil reses ini nantinya, akan menjadi bahan untuk di usulkan ke Pemerintah Daerah, agar bisa menjadi program, namun tetap melihat skala prioritas, “Tutupnya. (*)