PAREPARE – Komisi III DPRD Kota Parepare, kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pengembang (Developer) Perumahan BTN Mulia Reski, Suyuti Tamrin, pihak perbankan yakni perwakilan Bank BTN, Bahrul Iman Hakim dan user atau pengguna BTN Mulia Reski Parepare.
RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Parepare, gedung DPRD Parepare, jln. Jendral Sudirman, kelurahan Bumi Harapan, kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare, senin (13/3/2023).
RDP di pimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Parepare, Ibrahim Suanda, di dampingi anggota Komisi III DPRD Parepare, seperti Kamaluddin Kadir, Nasarong dan Suyuti, juga hadir dari Pemkot Parepare yakni Plt Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Abdul Latief dan Sekretaris Dinas PUPR Parepare, serta pihak lainnya.
“RDP yang di lakukan hari ini, menyangkut keluhan yang di alami oleh masyarakat BTN Mulia Reski yang berdomisili di RW 10, kelurahan Lappade atau orang biasa kenal Tegal. Keluhan itu terkait masyarakat yang terdampak banjir, apa yang mereka inginkan adalah kepedulian dari pihak developer BTN Mulia Reski. Dari pertemuan itu telah menghasilkan solusi, alhamdulillah tadi sudah ada solusi yang di hasilkan. Untuk solusi yang di hasilkan yang pertama adalah, pihak developer akan melakukan proses pembuatan drainase yang berada pada posisi depan BTN. Nantinya itu akan di buatkan jalur tersendiri, untuk pembuangan airnya masuk ke sungai, “Ungkap Ibrahim Suanda, ketua Komisi III DPRD Kota Parepare.
Lanjut Ibrahim Suanda mengatakan,
Kedua, karena masyarakat terdampak bencana ini, maka pihak perbankan memberikan ruang kepada warga untuk bermohon ke Bank BTN, agar melakukan restrukturisasi atau penangguhan angsuran. Ini harus masyarakat sendiri yang bermohon dan tidak bisa di wakili. Ketiga, dalam waktu dekat atau bulan ini, kami dari Komisi III DPRD Parepare akan meminta developer, untuk segera menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Khusus (Fasus) yang berada di lokasi BTN tersebut, kepada Pemerintah Daerah. Karena kalau pihak developer belum melakukan proses penyerahan kepada Pemerintah Daerah, maka jangan pernah berharap pemerintah daerah, akan melirik ke proses pembangunan di sana.
“Solusi berikutnya yang kita hasilkan tadi adalah, meminta kepada developer untuk segera melakukan pemecahan PBB, dalam upaya membantu Pemerintah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, dari tahun 2010 sampai saat ini pihak developer hanya melakukan proses pembayaran PBB induk. Sementara, nilai PBB induk jika di konversi ke masing-masing PBB atas nama yang terdapat dalam serifikat itu pasti jauh beda. Karena di sana kurang lebih 80 rumah, itu yang kita harapkan dengan adannya hak itu nanti. Kami sudah sampaikan ke pihak kelurahan, untuk bekerjasama dengan pihak developer untuk melakukan proses pemecahan PBBnya dan saya berharap PBB ini, sudah bisa di pungut tahun 2024.
Sebelumnya pada selasa (21/2/2023) lalu, komisi III DPRD Parepare juga melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pengembang (Developer) Perumahan Savaraz II, pihak Perbankan dan penghuni (user) perumahan. RDP di pimpin Ketua Komisi III DPRD Parepare, Ibrahim Suanda, di dampingi Wakil Ketua Komisi III, Satriya, Sekretaris, Hermanto dan anggota Komisi III DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir dan Nasarong.
RDP juga di gelar, dalam rangka memberikan solusi bagi warga yang terdampak banjir di Perumahan Savaraz II yang terjadi belum lama ini. (*)
Setelah Savaras II, Kini DPRD Parepare RDP Bahas Dampak Banjir di BTN Mulia Reski
