PAREPARE – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, mendukung kegiatan Lokakarya V Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) dan Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Madrasah se-Sulawesi Selatan yang di adakan oleh KKMI Kementerian Agama Provinsi Sulsel, jumat (26/4/2024).
Forum ini di nilai sarat makna, karena pentingnya sebuah pemahaman yang mendalam tentang konsep Penguatan Moderasi Beragama. Itu karena moderasi beragama menjadi sebuah program prioritas nasional, di lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dukungan ini di ungkapkan oleh Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali yang di wakili Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Dr. Hj. Halwatiah, saat membuka lokakarya di Auditorium IAIN Parepare. Hadir dalam pembukaan lokakarya, Kepala Kemenag Sulsel, Rektor IAIN Parepare, Prof. KH Hannani, Kepala Kemenag Parepare dan para Kepala Kemenag se-Sulsel, serta para peserta yakni Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Sulsel. Turut hadir jajaran Forkopimda Parepare, Camat Soreang dan pejabat terkait lingkup Pemkot Parepare.
Membacakan sambutan Pj Wali Kota Parepare, Hj. Halwatiah mengatakan, moderasi beragama sebagaimana yang telah di atur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan Moderasi Beragama, menjadi bukti kepedulian Pemerintah terhadap program ini. Program moderasi beragama, dapat di maknai sebagai upaya memoderasi penganut agama, agar dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya tidak terjebak pada dua kutub ekstrem, baik yang terlalu ketat atau yang terlalu longgar.
“Kutub yang terlalu ketat, hanya akan membenarkan agamanya dan tafsirnya, dalam memahami agamanya dan menolak tafsir pihak lain atau agama lain, yang di sertai dengan fanatisme berlebihan yang pada akhirnya melahirkan radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Sedangkan kutub yang terlalu longgar cenderung mendewa – dewakan akal, serta mengabaikan kesucian agama demi toleransi yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Karena itu, dengan moderasi beragama, saya mengharapkan semua pihak mencari titik temu dalam menggalang kerja sama membangun keutuhan bangsa, menciptakan harmoni sosial dan perdamaian dunia, “Paparnya.
Lanjut Hj. Halwatiah menyatakan, moderasi beragama merupakan ikhtiar untuk membangun karakter moderat, dalam beragama. Ikhtiar ini perlu terus di lakukan, karena dalam kenyataan masih sering di temukan konflik – konflik berlatar agama yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. Lebih – lebih karena Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, dari aspek suku, ras, agama, bahasa dan budaya. Jika keragaman ini tidak di kelola, dengan tepat dan hati – hati maka akan menjadi faktor pemicu konflik antar umat beragama. Hal ini di sadari betul oleh The Founding Fathers kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keragaman sebagai semboyan nasional yang harus terus di perjuangkan.
Di penghujung sambutan, Hj. Halwatiah menitipkan, harapan agar segenap peserta yang hadir dapat dengan seksama mengikuti kegiatan ini, hingga perhelatan kegiatan ini berakhir. Karena hanya dengan cara itulah dapat merasakan dan memaknai sebuah misi penting yang di bawa oleh program ini. Pemerintah akan terus berihktiar, untuk mendukung sepenuhnya program moderasi beragama ini, agar menjadi komitmen bersama setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah Kota Parepare, senantiasa memegang teguh komitmen membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik dan lebih kondusif, demi memastikan suasana beribadah baik muamalah hablumminannaas, maupun hubungan manusia dengan Allah atau hablumminallah, terlaksana dengan baik tanpa ada kendala berarti, termasuk di dalamnya pencegahan atas potensi radikalisme dan ekstrimisme yang dapat merusak citra Islam.
“Terlebih lagi dalam situasi menghadapi tahun politik 2024, setelah kita melalui Pilpres dan tidak lama lagi kita akan melalui lagi satu tahapan politik, yakni pemilihan kepala daerah pada bulan November yang akan datang. Sebuah gelaran demokrasi yang akan menentukan nasib bangsa kita lima tahun ke depan, untuk itu melalui kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh warga Kota Parepare pada khususnya dan seluruh peserta yang hadir, untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing – masing, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jangan hanya karena pesta politik itu nantinya akan membuat kita tercerai berai dan junjung tinggi silaturahim yang telah kita bangun selama ini, hingga saatnya nanti ajal menjemput kita, “Tutup Plt Kepala Dinas Sosial Parepare. (*)
