Menerima Aspirasi Masyarakat, DPRD Kota Parepare Panggil User Perumahan Pesona Elka Residence

Berita, Peristiwa431 Dilihat
Spread the love

PAREPARE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), kali ini di lakukan bersama warga Perumahan Pesona Elka Residence, di Jl. Kelapa Gading, kelurahan Bumi Harapan, kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare yang merupakan warga terdampak banjir.

RDP itu berlangsung pada Ruang Rapat Komisi III DPRD Parepare, kantor DPRD Parepare, jl. Jendral Sudirman, kelurahan Bumi Harapan, kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare, selasa (14/3/2023).

Ketua Komisi III DPRD Parepare, Ibrahim Suanda menjelaskan, ada beberapa keputusan dari RDP kemarin. Pertama, adalah kekecewaan user atau masyarakat yang sudah beberapa tahun lunas pembayarannya, namun tidak di terbitkan serifikanya. Sertifikat tidak di serahkan, itu yang pertama. Kedua, kehadiran masyarakat itu terkait dampak banjir. Sangat berharap, terhadap developer untuk memperbaiki tanggul yang jebol. Ketiga, untuk masyarakat berharap, pemerintah daerah untuk secepatnya menurunkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan itu yang terverifikasi di sana ada dua rumah yang bermasalah atau rusak yang lainnya hanya tergenang.

Lanjut Ibrahim mengungkapkan, adapun hasil RDP ini, tidak menemui titik temu lantaran developer perumahan tidak hadir, padahal yang harus menjawab beberapa keluhan masyarakat tersebut adalah developer. Tapi sangat di sayangkan, developernya tidak hadir, dengan alasan ada agenda yang sudah terjadwal lebih dahulu, sebelum undangan DPRD masuk. Sehingga, untuk DPRD mengambil keputusan untuk menunda dan mengagendakan, untuk pertemuan berikutnya lagi, dengan melihat kondisi ketersediaan waktu developer. Kami berharap, paling tidak bulan ini ada RDP lagi dan menghadirkan pihak developer.

Sementara salah seorang warga Perumahan Pesona, Elka Residence menyatakan, pihak developer kooperatif dan legowo untuk hadir bersama warga. Banyak hal yang perlu di bicarakan bersama, terutama terkait sertifikat warga yang sudah kurang lebih 7 tahun belum di berikan, padahal sudah lunas. Sejak musibah banjir tahun 2016 sampai musibah yang keempat kalinya dan terparah di bulan Februari 2023, pengembangan tidak pernah datang berkunjung melihat kondisi perumahannya. (*)