BARRU, ONLINEKASUS.COM — Bupati Barru, Ir. Hj. Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., secara resmi membuka dan memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun 2025, yang digelar di Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru, Selasa (21/10/2025).
Turut mendampingi, Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., serta dihadiri Pj Sekda Barru, para pimpinan OPD pengelola retribusi, para camat, lurah, kepala desa, kepala UPT Puskesmas, kepala pasar, hingga Direktur RSUD La Patarai.
Dalam rapat tersebut, Bupati menyoroti belum tercapainya target PAD hingga triwulan III. “Kita belum mencapai target pendapatan yang seharusnya. Masih ada dua bulan kurang lebih, semoga ini bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, menjadi hal krusial menyusul adanya pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar Rp 133 miliar.
“Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau kita tidak dari sekarang menyadari untuk berinovasi, ini akan berat,” tegas Bupati.
Sebagai bentuk respons, Bupati menginstruksikan seluruh OPD pengelola PAD untuk mempercepat inovasi dan mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Ia mendorong pemanfaatan QRIS, virtual account, EDC, hingga mobile banking untuk mempermudah masyarakat dalam membayar kewajibannya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi dukungan Bank Sulselbar (BPD) Cabang Barru yang menyediakan sistem pembayaran elektronik tanpa biaya administrasi tambahan. Ia menegaskan bahwa ke depan, seluruh pembayaran pajak dan retribusi wajib dilakukan secara digital, berapapun nilainya, sebagai bagian dari upaya transparansi dan modernisasi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam arahannya, Bupati juga melayangkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya terkait praktik pungutan liar (pungli).
“Jangan pernah berani-berani menarik pungutan liar dari masyarakat kita. Kalau saya dapatkan itu, saya kasih pindah jauh-jauh,” ucapnya tegas.
Bupati turut menyinggung hasil pertemuannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Sekarang KPK bisa memantau semua. Tidak ada yang bisa disembunyikan,” ujarnya, seraya mengajak seluruh ASN untuk bekerja secara bersih.
Dalam rapat itu, Bupati juga menyoroti pentingnya peran camat dan kepala desa dalam percepatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia juga mengimbau para ASN untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pajaknya masuk ke kas daerah Barru.
Langkah inventarisasi data kendaraan bermotor dan wajib pajak potensial di tiap wilayah juga ditekankan sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD.
Menutup arahannya, Bupati meminta komitmen seluruh peserta rapat untuk bekerja dengan ikhlas dan maksimal.
“Apa yang kita lakukan ini, insya Allah, untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Barru, yang di antara mereka mungkin adalah keluarga kita sendiri,” ujarnya. Harapan itu disambut dengan jawaban serempak peserta rapat, “Bisa!”
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Dalam sesi diskusi, Bupati dan Wakil Bupati meminta masing-masing OPD pengelola retribusi untuk memaparkan kendala dan hambatan yang menyebabkan belum tercapainya target PAD, serta menyampaikan langkah-langkah konkret percepatan.
Wakil Bupati Abustan juga menyoroti realisasi PBB desa dan kelurahan yang baru mencapai rata-rata 73,8 persen. Ia mengajak pemerintah kecamatan hingga desa untuk terus menggali potensi pendapatan dengan inovasi tanpa membebani masyarakat.
“Bulan depan akan kita evaluasi kembali untuk melihat perkembangan kinerja desa dan OPD,” tegasnya.
Sebagai penutup, rapat diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada desa yang berhasil mencapai target PAD, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada pemerintah tingkat bawah.(br)
