PAREPARE – Sekitar 53 ribu warga Parepare, terancam tidak dapat menikmati layanan kesehatan gratis. Hal ini lantaran dana yang di siapkan Pemkot Parepare, untuk mengcover BPJS gratis warga, ternyata tidak cukup.
Pemkot menganggarkan Rp.22 miliar iuran BPJS kesehatan tahun 2024, sementara yang harus dibayar mencapai Rp.24 miliar dan ada kekurangan sekitar Rp.2 miliar.
Hal ini di sebabkan Parepare tidak membahas APBD-Perubahan dan ini pertama kalinya terjadi. Batas pembahasan APBD-P hanya sampai 30 September.
Merespon cepat masalah ini, Calon Wakil Walikota Parepare nomor urut 4, Rahmat Sjamsu Alam mengatakan, saya meminta Pemkot mencermati regulasi yang dapat di gunakan, agar BPJS warga tidak di nonaktifkan. Pemerintah dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mengcover sejumlah item penganggaran yang sifatnya mengikat dan wajib.
Lanjut Rahmat Sjamsu Alam menyatakan, hal ini dapat di lakukan dengan merujuk pada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 68 dan 69, dana BTT dapat di gunakan di antaranya untuk situasi darurat, keperluan mendesak termasuk pelayanan dasar, seperti BPJS kesehatan.
“Dana BTT juga dapat mengcover pengembalian atas kelebihan pembayaran, pengeluaran daerah yang di luar kendali, serta pengeluaran daerah yang jika di tunda akan menimbulkan kerugian lebih besar, “Papar Mantan Wakil Ketua DPRD ini.
Sebelumnya, pihak DPRD Parepare sudah mendesak pemkot menyetor rancangan APBD-P, untuk di bahas segera. Namun hingga batas akhir September, belum juga di setor. (*)
