Soppeng, onlinekasus.com – Menyusul pemberitaan sebelumnya terkait kondisi Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, yang disebut-sebut terancam menjadi “desa mati” akibat kerusakan infrastruktur dan bencana longsor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng, A. Heruddin, memberikan klarifikasi mengenai langkah-langkah penanganan yang tengah direncanakan oleh pihaknya.
Menurut A. Heruddin, kerusakan jalan yang terjadi di beberapa titik di Desa Kebo seperti Sekkunge, Rumpae, dan Kulampeng, memang sudah menjadi perhatian pemerintah. Namun, perbaikan jalan tersebut membutuhkan dana besar karena konstruksi jalan harus menggunakan beton agar lebih tahan terhadap banjir dan tanah longsor. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah menunggu kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Perbaikan jalan di Desa Kebo memang mendesak, tapi karena harus konstruksi beton, dananya cukup besar. Kami masih menunggu alokasi DAK,” ujar A. Heruddin pada Senin, 12 Mei 2025.
Terkait dengan longsor di tebing Sungai Walanae, Heruddin menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi, karena Sungai Walanae termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Ia berharap pemerintah provinsi segera turun tangan untuk melakukan normalisasi atau penguatan tebing sungai guna mencegah bencana yang lebih besar.
“Kami berharap pihak balai provinsi segera memberi perhatian terhadap kondisi tebing Sungai Walanae. Ini sangat mendesak karena longsor sudah mendekati permukiman warga,” tegasnya.
Sebelumnya, warga Desa Kebo mengeluhkan kondisi desa mereka yang kian terisolasi akibat rusaknya infrastruktur jalan, jembatan yang runtuh, serta ancaman longsor setiap musim hujan. Warga juga berharap agar pemerintah segera bertindak untuk menyelamatkan desa mereka dari keterpurukan.
Dengan klarifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur di Desa Kebo, sembari menunggu dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
