SOPPENG, ONLINEKASUS.COM — Pemerintah Kabupaten Soppeng kini memiliki wajah baru dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah: Dr. H. Musriadi, S.Ag., MH, secara resmi diangkat sebagai Kepala bidang Haji dan Umrah, menggantikan struktur lama. Pelantikan dilakukan di Asrama Haji Makassar, bersamaan dengan pengangkatan pejabat dari kabupaten/kota lain se-Sulawesi Selatan.
Dengan posisi barunya, Dr. Musriadi mendapat amanah untuk memimpin pelaksanaan seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umrah di Kabupaten Soppeng — mulai dari pendaftaran, dokumen, penjadwalan keberangkatan, akomodasi, pendampingan jamaah, hingga administrasi dan sistem informasi. Amanah ini sejalan dengan fungsi dasar kementerian: menjalankan kebijakan dan layanan haji/umrah secara terpadu dan profesional.
Dalam sumpah jabatannya, Dr. Musriadi menegaskan komitmen untuk memperkuat pelayanan bagi calon jamaah — mulai dari tahap pendaftaran hingga keberangkatan dan pemulangan. Ia menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kemudahan akses layanan.
Mekanisme pelayanan haji/umrah mencakup sejumlah seksi teknis: pendaftaran & dokumen reguler, bina jamaah dan advokasi, akomodasi & transportasi, serta administrasi dana & sistem informasi. Semua seksi ini kini berada di bawah koordinasi langsung Dr. Musriadi di tingkat Kabupaten, menjadikannya pusat koordinasi bagi seluruh tahapan penyelenggaraan.
Penunjukan Musriadi sebagai kepala di Soppeng datang di tengah transformasi nasional besar: lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai entitas tersendiri di 2025 menggantikan struktur lama, sebagai respons atas kompleksitas dan jumlah jamaah yang terus meningkat.
Langkah ini membuka peluang bagi pelayanan haji/umrah yang lebih terfokus, efisien, dan profesional — khususnya di daerah seperti Soppeng. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelayanan administrasi, keberangkatan, dan pendampingan jamaah dapat lebih prima, cepat, dan terkoordinasi dengan baik.
Sebagai kepala baru, Musriadi menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah kenyamanan dan kepastian bagi calon jamaah. Ia berjanji akan membenahi proses — dari pendaftaran hingga manasik — sehingga jamaah bisa menunaikan ibadah dengan tenang.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan stakeholder terkait untuk bekerja sama menjaga transparansi, integritas, dan kualitas layanan, agar setiap jamaah mendapatkan hak dan layanan yang layak.
