Didukung Pemprov Sulsel dan Unicef, Pemkot Parepare Siap Percepat Penanganan Anak Tidak Sekolah

Spread the love

PAREPARE – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Unicef, siap mendukung Pemerintah Kota Parepare, dalam upaya percepatan penanganan anak tidak sekolah, selasa (9/1/2024).

Dukungan dalam berbagai rencana aksi itu, terungkap pada Lokakarya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Pelatihan Pendataan SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) yang di adakan Tim PATS (Penanganan Anak Tidak Sekolah) Pasti Beraksi Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Unicef, bertempat di Bappeda Parepare, di laksanakan selama dua hari Selasa dan Rabu.

Selain di Parepare, kegiatan sama juga di lakukan di lima Kabupaten Kota, seperti Pinrang, Enrekang, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun mengatakan, saya membuka resmi lokakarya merespons positif, bahwa penanganan anak tidak sekolah ini sejalan dengan Visi Misi RPJMD Parepare 2018 – 2023. Pada misi 2 RPJMD, yakni mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang merata, berkualitas dan berdaya saing tinggi. Lokakarya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Pelatihan Pendataan SIPBM ini, sangat positif karena merupakan upaya yang di lakukan Pemerintah, dalam mempersiapkan generasi muda menyongsong era bonus demografi.

Lanjut Zulkarnaen menyatakan, saya berharap dengan PATS di Parepare, anak tidak sekolah akan semakin berkurang dan IPM Parepare akan semakin meningkat. Pemerintah Kota Parepare menyambut baik kegiatan Lokakarya dan Pelatihan Pendataan ini dan berharap anak tidak sekolah, akan kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak, merata, berkualitas dan berdaya saing tinggi, sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Parepare.

Sedangkan Unicef, Sitti Eliza Mufthi memaparkan, dalam lokakarya merespons positif Parepare siap bergerak mengawal penanganan anak tidak sekolah, dukungan paling efektif Parepare adalah lahirnya regulasi, seperti Perwali Penanganan Anak Tidak Sekolah. Harapan saya segera ada lampu hijau dari Pak Pj Wali Kota, untuk mendukung aksi Pasti Beraksi. Tadi Pak Kepala Bappeda juga sudah berikan lampu hijau, tentang arah kebijakan dalam mengawal penanganan anak tidak sekolah,” ungkap Eliza Mufthi.

“Saya juga menekankan, untuk penanganan anak tidak sekolah ini juga butuh dukungan kuat dari lintas sektoral seperti OPD, Polres, PKBM, Baznas dan para stakeholder. Karena lanjutan dari kegiatan ini, adalah penyusunan rencana aksi daerah kolaborasi penanganan anak tidak sekolah, “Tuturnya.

Dalam lokakarya ini hadir OPD terkait di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Kemenag, Kecamatan, Kelurahan, sekolah jenjang SMA, PKBM dan stakeholder terkait lainnya.

Lokakarya ini, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Replikasi Praktik Baik Penanganan Anak Tidak Sekolah yang telah diaksanakan pada 23 November 2020 di Makassar. Dua daerah yakni Bone dan Takalar, juga telah menggalakkan percepatan penanganan anak tidak sekolah ini. (*)